JAKARTA, DMITV.id – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengusulkan agar pemerintah segera mempertimbangkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri sendiri, terpisah dari Kementerian Agama. Menurutnya, pembentukan kementerian khusus ini penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari tahun ke tahun.
“Kita tahu, penyelenggaraan haji dan umrah selalu menghadapi berbagai masalah, yang muncul berulang kali sejak dulu hingga kini,” ujar Adies saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Ia menambahkan, permasalahan tersebut meliputi aspek akomodasi, transportasi, hingga pelayanan konsumsi bagi para jamaah yang kerap menjadi sorotan publik. Adies pun mengingatkan temuan tim pemeriksa khusus haji pada tahun lalu yang mengungkap banyak kekacauan dalam pelayanan haji, bahkan berujung pada penanganan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Temuan terbaru dari tim khusus haji memperlihatkan adanya banyak kekacauan dalam pelayanan, mulai dari sarana, makanan, transportasi, dan lain-lain. Ini jelas menjadi masalah yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Karena itu, Adies menegaskan perlunya lembaga khusus yang dapat secara penuh mengawal dan mengawasi urusan haji dan umrah. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia, pembentukan kementerian tersendiri dinilai sangat wajar dan perlu dipertimbangkan.
“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pembentukan kementerian yang khusus mengawal dan mengawasi jamaah haji dan umrah Indonesia, yang jumlahnya memang paling besar di dunia,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Mengenai teknis kelembagaan, Adies mengungkapkan kemungkinan sebagian kewenangan Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama bisa dialihkan dan digabung ke kementerian baru. Dengan demikian, pelayanan dapat menjadi lebih terfokus dan terstruktur, hingga tingkat daerah.
“Nanti kita lihat bagaimana teknisnya. Bila kementerian ini terbentuk, ada kemungkinan beberapa direktur jenderal di Kementerian Agama akan dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun semua ini masih akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.
Adies menegaskan, pembahasan soal gagasan pembentukan kementerian baru sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Sementara DPR siap memberikan dukungan dan membahas jika usulan resmi diajukan.
